Sigap86.id | METRO – Rapat Paripurna DPRD Kota Metro tentang Pengambilan Keputusan Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada Selasa (28/7/2026) menyisakan tanda tanya politik. Tiga anggota DPRD dari Partai Demokrat tidak menghadiri sidang yang menjadi salah satu agenda penting legislatif tersebut.
Secara formal, ketidakhadiran anggota dewan dapat terjadi karena berbagai alasan. Namun dalam perspektif politik, absennya tiga legislator dari partai yang mengusung Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dinilai publik sebagai momentum yang sulit diabaikan, terlebih setelah dinamika internal Partai Demokrat Lampung pasca-Musyawarah Daerah (Musda).
Sorotan publik semakin menguat lantaran Bambang Iman Santoso sebelumnya gagal melaju dalam kontestasi pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Lampung. Dalam proses verifikasi yang dilakukan tim DPP Partai Demokrat, pencalonannya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sehingga Dr. H. Edy Irawan Arief melaju sebagai calon tunggal.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai tafsir mengenai posisi politik Bambang di internal partai. Tidak sedikit yang mempertanyakan apakah pengaruh politik Ketua DPC Demokrat Kota Metro itu mulai mengalami penurunan, atau justru sedang terjadi proses konsolidasi baru di tubuh Demokrat Lampung.
Di sisi lain, beredar wacana politik yang menyebut nama Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, sebagai salah satu figur yang berpotensi memperoleh peran strategis di Partai Demokrat Lampung. Hingga berita ini ditulis, belum ada keputusan resmi dari partai yang membenarkan isu tersebut.
Apabila dinamika tersebut benar-benar berkembang, konstelasi politik di Kota Metro diperkirakan ikut berubah. Pasalnya, hubungan politik antara Bambang Iman Santoso dan M. Rafieq Adi Pradana belakangan kerap dinilai pengamat dan publik tidak lagi berada dalam satu irama politik yang utuh.
Yang menarik, Dr. H. Edy Irawan Arief merupakan salah satu tokoh Demokrat yang dikenal memiliki kontribusi besar dalam proses pengusungan Bambang Iman Santoso hingga berhasil memenangkan Pilkada Kota Metro. Karena itu, ketika Bambang sempat berupaya maju dalam kontestasi yang sama, sebagian kader menilai langkah tersebut sebagai dinamika politik yang memunculkan pertanyaan mengenai soliditas dan etika kaderisasi di internal partai.
Absennya tiga anggota Fraksi Demokrat dalam rapat paripurna memang belum dapat disimpulkan sebagai bentuk sikap politik tertentu tanpa penjelasan resmi dari yang bersangkutan maupun partai. Namun dalam politik, simbol sering kali memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kehadiran atau ketidakhadiran.
Kini publik menunggu jawaban, apakah kursi-kursi kosong itu hanya persoalan administratif, atau justru menjadi isyarat bahwa peta kekuatan politik di tubuh Partai Demokrat mulai bergeser. Sebab dalam politik, ketika loyalitas mulai dipertanyakan, setiap gerak diam akan selalu dibaca sebagai pesan.
