Sigap86.id | METRO – Dinamika politik di DPRD Kota Metro pasca rapat paripurna pengambilan keputusan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terus bergulir. Aksi walkout Ketua Fraksi Partai Demokrat, Basuki Rahmad, yang disusul viralnya interupsi Ketua DPC Partai Gerindra sekaligus anggota DPRD, Sudarsono, memantik perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi mengenai soliditas politik di parlemen.
Menjawab berbagai asumsi yang berkembang, Basuki Rahmad menegaskan bahwa keputusan meninggalkan ruang sidang bukanlah bentuk penolakan terhadap pemerintahan yang didukung partainya, melainkan sikap politik untuk mendorong transparansi dan pendalaman pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Metro Tahun Anggaran 2025.
“Saya hadir memenuhi undangan pleno karena sebagai anggota Banggar saya ikut merumuskan jawaban DPRD terhadap penyampaian LKPJ Wali Kota. Tetapi saya melihat ada proses pembahasan yang menurut saya kurang ideal,” ujar Basuki kepada wartawan, Rabu (29/7/2026).
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), Basuki mengaku telah menyampaikan keberatan sejak sebelum pleno dimulai. Menurutnya, pembahasan LKPJ seharusnya tidak hanya menjadi formalitas menuju pengambilan keputusan, melainkan menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah.
Ia mempertanyakan mengapa dokumen LKPJ langsung dibawa ke forum pleno tanpa pembahasan yang dinilai cukup komprehensif terhadap sejumlah persoalan yang belakangan menjadi perhatian publik.
Basuki menilai evaluasi semestinya mencakup berbagai isu strategis, mulai dari persoalan gagal bayar, pinjaman daerah ke Bank Lampung, retensi proyek yang belum terselesaikan hingga sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menurutnya layak menjadi bahan evaluasi DPRD.
“Saya tidak menyalahkan rapat itu menghasilkan keputusan. Tetapi saya bertanya, notulennya mana, hasil pembahasannya apa. Saya meminta itu dibuka di forum supaya semua anggota mengetahui,” katanya.
Menurut Basuki, keterbukaan terhadap hasil pembahasan merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas lembaga legislatif. Ia menilai seluruh anggota DPRD berhak mengetahui substansi pembahasan sebelum memberikan persetujuan terhadap rekomendasi LKPJ.
Ia juga mengaku sejumlah masukan yang disampaikannya tidak memperoleh ruang dalam pembahasan. Padahal, fungsi pengawasan DPRD, menurutnya, justru mengharuskan dewan memberikan catatan kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau ada kekeliruan, kami wajib mengingatkan kuasa anggaran supaya ada perubahan pola perencanaan maupun teknis. Itu bagian dari tanggung jawab kami kepada masyarakat,” tegasnya.
Karena merasa pandangannya tidak terakomodasi, Basuki memilih meninggalkan ruang sidang dan tidak mengikuti penandatanganan keputusan paripurna. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan sikap politik yang lahir dari prinsip pengawasan, bukan persoalan personal ataupun konflik internal.
Di tengah ramainya sorotan publik terhadap interupsi Ketua Gerindra, Sudarsono, Basuki memilih tidak memperpanjang polemik. Menurutnya, setiap anggota DPRD memiliki hak konstitusional menyampaikan pandangan sesuai fungsi dan perspektif politik masing-masing.
“Silakan saja, tidak ada masalah bagi kami. Mungkin sudut pandang mereka berbeda dengan kami. Walaupun kami bagian dari pengusung Wali Kota, kami tetap ingin semuanya terbuka, transparan, dan ada jawaban yang objektif,” ujarnya.
Basuki juga mengingatkan bahwa citra DPRD saat ini tengah menjadi perhatian masyarakat. Berbagai kritik dan opini yang berkembang, termasuk melalui media sosial, menurutnya menjadi alarm agar lembaga legislatif semakin memperkuat fungsi pengawasan secara terbuka dan profesional.
Ia berharap pembahasan LKPJ ke depan tidak sekadar memenuhi tahapan administrasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah demi menjaga kepercayaan publik.
Menutup keterangannya, Basuki menepis anggapan bahwa kritik yang disampaikannya ditujukan kepada Wali Kota Metro secara pribadi. Ia menegaskan justru sebagai partai pengusung, Demokrat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pemerintahan berjalan lebih baik melalui kritik yang konstruktif.
“Kami mencalonkan Pak Bambang dengan harapan yang baik untuk masyarakat. Kalau ada catatan yang perlu diperbaiki, justru itu yang ingin kami sampaikan. Tujuan kami bukan soal suka atau tidak suka kepada wali kota, tetapi agar penyelenggaraan pemerintahan semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tandasnya.
Sikap Demokrat tersebut menambah warna dalam dinamika politik DPRD Kota Metro. Di satu sisi, perdebatan mengenai mekanisme pembahasan LKPJ menunjukkan adanya perbedaan pandangan di internal parlemen. Di sisi lain, publik kini menanti apakah berbagai catatan yang disampaikan dalam forum tersebut akan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.(Rio S)
