Sigap86.id | METRO – Kota Metro tampaknya memiliki “objek wisata” baru. Bukan taman kota, bukan juga kuliner, melainkan misteri keberadaan aset eks PDAM yang hingga kini membuat publik menggaruk kepala sambil bertanya, “Masih ada atau sudah tinggal cerita?”
Konon, aset berupa jaringan pipa, sumur bor, reservoir hingga piutang pelanggan pernah resmi diserahkan kepada Pemerintah Kota Metro. Namun setelah lebih dari dua dekade berlalu, masyarakat justru dibuat seperti mengikuti lomba teka-teki berhadiah.
“Asetnya di mana?” menjadi pertanyaan yang jawabannya terasa lebih sulit daripada mencari kaus kaki yang hilang di mesin cuci.
Beredar pula berbagai cerita dari warung kopi hingga media sosial. Ada yang berseloroh, jangan-jangan pipa air sedang mudik permanen, reservoir sedang menyepi mencari ketenangan, sementara dokumen aset masih sibuk bermain petak umpet di antara tumpukan arsip.
Tentu saja semua itu hanyalah candaan. Yang dibutuhkan publik bukan tebakan, melainkan jawaban resmi.
Saat dimintai keterangan, Kepala Dinas Kominfo Kota Metro, Dedi Hasmara, menyampaikan bahwa pihaknya akan lebih dahulu berkoordinasi dengan BKAD sebagai perangkat daerah yang berwenang mengelola aset.
Artinya, bola kini berada di BKAD. Publik berharap misteri ini tidak berubah menjadi serial tanpa episode terakhir.
Kalau memang asetnya masih lengkap, tunjukkan kepada masyarakat. Kalau sudah dialihkan sesuai aturan, jelaskan prosesnya. Kalau ada kekeliruan administrasi, luruskan. Sebab aset daerah bukan koleksi barang antik yang boleh hilang lalu cukup dikenang.
Yang membuat masyarakat tersenyum miris bukan karena nilai asetnya semata, melainkan karena begitu mudahnya jawaban sederhana berubah menjadi perjalanan panjang dari satu meja ke meja lainnya.
Mungkin sudah saatnya dibuat papan pengumuman bertuliskan:
“Dicari: Aset Eks PDAM. Terakhir terlihat saat pembagian aset tahun 2001. Jika menemukan, harap lapor ke BKAD.”
Humor memang bisa mengundang tawa. Namun ketika menyangkut aset milik rakyat, yang paling dibutuhkan bukan bahan lelucon, melainkan keterbukaan. Karena dalam pemerintahan yang sehat, aset publik seharusnya mudah dilacak, bukan membuat masyarakat sibuk bermain tebak-tebakan.(Rio S)
