Sigap86.id | METRO – Penggeledahan Kantor BKPSDM Kota Metro oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Lampung pada Kamis (27/8/2026) menambah babak baru dalam perkara dugaan penyimpangan perekrutan tenaga honorer Tahun Anggaran 2024/2025.
Peristiwa itu bukan sekadar aktivitas penegakan hukum biasa. Penggeledahan terhadap kantor yang menjadi pusat administrasi kepegawaian tersebut memunculkan pertanyaan besar: seberapa dalam sebenarnya perkara ini sedang dibongkar?
Publik kini tidak hanya menunggu siapa yang ditetapkan sebagai tersangka berikutnya. Publik menunggu apakah penyidikan akan mampu mengurai seluruh mata rantai yang memungkinkan perekrutan dan pengelolaan tenaga honorer tersebut berlangsung.
Sebab jika proses itu lahir dari mekanisme birokrasi, maka mustahil seluruh keputusan berdiri di ruang hampa.
Ada proses pengusulan.
Ada verifikasi.
Ada persetujuan.
Ada penerbitan dokumen.
Ada penempatan.
Dan jika terdapat pembayaran dari keuangan negara, tentu ada pula proses administrasi yang menyertainya.
Lalu siapa yang mengendalikan seluruh proses tersebut?
Jangan Sampai Hanya Berhenti pada Satu Nama
Penetapan seorang tersangka tentu merupakan bagian penting dari proses hukum. Namun dalam perkara yang diduga melibatkan sistem birokrasi, publik berhak memastikan bahwa penyidikan tidak berhenti hanya pada pihak yang berada di ujung proses.
Yang harus dibongkar adalah rantai keputusannya.
Siapa yang pertama kali mengusulkan?
Siapa yang memberikan persetujuan?
Siapa yang memverifikasi kebenaran data?
Siapa yang menandatangani dokumen?
Siapa yang mengetahui adanya perekrutan tersebut?
Dan apabila benar terdapat tenaga honorer yang tidak memenuhi ketentuan, siapa yang memperoleh keuntungan atau manfaat dari proses tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar menghitung berapa banyak orang yang direkrut.
Karena persoalan utamanya bukan hanya tentang honorer.
Persoalannya adalah bagaimana sebuah keputusan birokrasi bisa berjalan apabila terdapat pelanggaran di dalamnya.
Penggeledahan BKPSDM Harus Melahirkan Jawaban
Penggeledahan semestinya menjadi momentum penting bagi penyidik untuk menemukan dokumen maupun alat bukti yang dapat memperjelas konstruksi perkara.
Publik tentu tidak berharap penggeledahan hanya berakhir menjadi berita sehari lalu kemudian kembali senyap.
Jika ada dokumen yang disita, biarkan proses hukum mengujinya.
Jika ditemukan fakta baru, ungkap melalui mekanisme hukum.
Jika ada pihak lain yang berdasarkan alat bukti memiliki keterlibatan, jangan berhenti hanya karena yang bersangkutan memiliki jabatan, pengaruh atau kedekatan politik.
Namun sebaliknya, jangan pula ada nama yang diseret tanpa bukti.
Prinsipnya sederhana: siapa pun yang terlibat harus diproses berdasarkan alat bukti, sementara siapa pun yang tidak terlibat harus mendapatkan kepastian bahwa namanya tidak dijadikan korban spekulasi.
Pertanyaan Terbesar: Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?
Kasus dugaan honorer ini akan menjadi semakin terang apabila penyidik berhasil mengikuti seluruh aliran keputusan dan manfaat.
Sebab dalam setiap dugaan penyimpangan anggaran, pertanyaan paling mendasar bukan hanya siapa yang menandatangani, tetapi juga siapa yang mendapatkan keuntungan.
Apakah perekrutan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan riil pemerintahan?
Ataukah terdapat kepentingan lain di baliknya?
Apakah seluruh nama yang tercatat benar-benar bekerja?
Apakah seluruh dokumen sesuai dengan kondisi faktual?
Dan jika ada ketidaksesuaian, siapa yang mengetahui dan membiarkannya?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah perkara ini merupakan kesalahan individual atau justru membuka dugaan persoalan yang lebih luas dalam tata kelola pemerintahan Kota Metro.
Nama-Nama Politik Jangan Kebal dari Pemeriksaan, Tetapi Jangan Pula Dihakimi
Di tengah berkembangnya perkara ini, publik mulai mempertanyakan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk mantan Wali Kota Metro Wahdi Siradjuddin maupun sejumlah anggota DPRD Kota Metro.
Namun sampai terdapat bukti dan keterangan resmi dari aparat penegak hukum, nama-nama tersebut tidak dapat dianggap terlibat hanya berdasarkan rumor atau dugaan publik.
Justru di sinilah profesionalitas penyidik diuji.
Jika memang ada keterkaitan, telusuri.
Jika tidak ada, jelaskan.
Jangan sampai jabatan politik menjadi tameng bagi siapa pun. Tetapi jangan pula proses hukum berubah menjadi arena penghakiman berdasarkan opini.
Hukum harus bekerja berdasarkan bukti, bukan berdasarkan siapa yang memiliki kekuasaan dan siapa yang tidak.
Publik Menunggu Babak Berikutnya
Kini perhatian publik tertuju kepada Ditreskrimsus Polda Lampung.
Apakah penggeledahan BKPSDM akan membuka bukti baru?
Apakah akan muncul tersangka lain?
Ataukah perkara ini pada akhirnya hanya berhenti pada satu orang?
Itulah pertanyaan yang belum terjawab.
Yang jelas, masyarakat berhak meminta agar perkara ini dibongkar secara menyeluruh dan transparan sesuai koridor hukum.
Sebab kalau benar terdapat penyimpangan dalam perekrutan tenaga honorer yang melibatkan sistem pemerintahan, maka yang harus dibongkar bukan hanya orangnya, tetapi juga sistem, keputusan dan jaringan yang memungkinkan persoalan itu terjadi.
Jangan sampai hukum hanya menangkap tangan yang terlihat, tetapi gagal menemukan tangan yang menggerakkan.
Penggeledahan BKPSDM bukan akhir dari perkara.
Bisa jadi, justru dari sinilah pintu menuju nama-nama dan fakta yang selama ini belum terlihat mulai terbuka. (Rio S)
