Sigap86.id | METRO – Gelombang protes terhadap kebijakan Pemerintah Kota Metro kembali mencuat. Puluhan guru honorer bersama massa dari Organisasi Masyarakat Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Metro, Senin (3/8/2026), menuntut kejelasan nasib 29 guru honorer yang diduga dirumahkan setelah nama mereka dikeluarkan dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Aksi tersebut menjadi sorotan karena mendapat dukungan langsung dari Wakil Ketua II DPRD Kota Metro, Abdulhak, yang turun ke lapangan mendampingi para guru. Kehadiran unsur pimpinan DPRD di tengah demonstrasi dinilai menunjukkan bahwa persoalan tersebut telah berkembang menjadi isu publik yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Massa menuntut Pemerintah Kota Metro segera memberikan kepastian atas status para guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun. Mereka menilai penghapusan nama dari Dapodik dilakukan tanpa penjelasan yang memadai dan berdampak langsung terhadap keberlangsungan pekerjaan mereka sebagai tenaga pendidik.
Di hadapan para demonstran, Abdulhak menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang merasa hak-haknya belum memperoleh kepastian.
“Saya mendampingi khusus tenaga guru honorer yang dirumahkan. Kenapa saya harus ikut menangani guru honorer ini, karena pengabdian guru honorer ini sudah lama sekali, tapi mereka dikeluarkan dari data Dapodik itu,” kata Abdulhak.
Menurutnya, tuntutan para guru tidak berlebihan. Mereka hanya meminta agar nama mereka dikembalikan ke dalam sistem Dapodik sehingga memiliki kesempatan untuk kembali mengabdi sebagai tenaga pendidik.
“Mereka menuntut supaya mereka dimasukkan kembali dalam data Dapodik itu. Hanya itu persoalan yang mereka minta. Yang dirumahkan ini ada 29 guru, tapi anehnya ada tujuh guru lainnya yang persoalannya sama seperti mereka justru tidak dirumahkan. Ini yang jadi pertanyaan mereka, kenapa,” ujarnya.
Abdulhak menilai adanya perbedaan perlakuan terhadap guru dengan kondisi yang dinilai serupa perlu dijelaskan secara terbuka oleh Pemerintah Kota Metro. Menurutnya, transparansi diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam penerapan kebijakan.
Ia menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk meminta guru lain diberhentikan, melainkan agar seluruh tenaga pendidik yang memiliki kondisi serupa memperoleh perlakuan yang sama sesuai prinsip keadilan.
“Kita tidak menuntut mereka itu dikeluarkan juga, tapi seharusnya bersama-sama. Hari ini kita berharap kepada pemerintah daerah untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, karena dengan dinas kita sudah deadlock dan tidak ada pembahasan lanjutan walaupun sudah dilakukan rapat dengar pendapat di DPRD,” tegasnya.
Abdulhak juga menyampaikan bahwa apabila tidak ada langkah penyelesaian dari Pemerintah Kota Metro, persoalan tersebut akan dibawa ke Ombudsman sebagai bentuk upaya memperoleh penyelesaian melalui mekanisme pengawasan pelayanan publik.
“Kalau memang mereka tidak ada upaya, saya akan uji masalah ini ke Ombudsman. Ini adalah upaya untuk memperjuangkan nasib 29 guru honorer itu,” katanya.
Situasi demonstrasi sempat memanas ketika sebagian massa berupaya memasuki area Kantor Wali Kota Metro. Aksi saling dorong dengan petugas keamanan sempat terjadi, namun kondisi dapat dikendalikan sehingga tidak menimbulkan kerusakan maupun korban.
Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi masih berlangsung. Para guru honorer bersama massa IPLI dan sejumlah pendukung tetap bertahan di depan Kantor Wali Kota Metro sambil menunggu kesediaan Pemerintah Kota Metro untuk menerima perwakilan massa dan memberikan penjelasan resmi mengenai status 29 guru honorer yang menjadi pokok tuntutan aksi.
