Sigap86.id | METRO — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dugaan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada 13 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Metro Tahun Anggaran 2025 kini menjadi sorotan serius Pemerintah Kota Metro.
Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, menegaskan bahwa rekomendasi BPK tidak boleh berhenti sebatas catatan dalam laporan pemeriksaan. Setiap rekomendasi harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan, termasuk memastikan kelebihan pembayaran yang disebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) benar-benar kembali ke kas daerah.
LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2025 tersebut diserahkan pada akhir Mei 2026.
Rafieq mengatakan dirinya menghormati hasil pemeriksaan BPK dan meminta perangkat daerah terkait segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai tindak lanjut atas temuan tersebut.
«“Saya baru mengetahui rincian persoalan ini setelah membaca informasi mengenai temuan BPK tersebut. Karena ini hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang, tentu harus kita hormati dan tindak lanjuti sesuai rekomendasinya,” kata Rafieq, Selasa (29/9/2026).»
Namun, Rafieq memilih tidak terburu-buru menunjuk pihak yang bertanggung jawab sebelum seluruh dokumen dan fakta diperiksa secara lengkap.
Menurutnya, sejumlah dokumen penting harus dibuka dan diperiksa, mulai dari LHP BPK, kontrak pekerjaan, hasil pemeriksaan fisik, hingga progres pengembalian kelebihan pembayaran.
«“Saya tidak ingin mendahului fakta. Saya perlu melihat LHP-nya secara lengkap, kontraknya, hasil pemeriksaan fisiknya, kemudian seperti apa tindak lanjut yang sudah dilakukan Dinas PUTR dan berapa yang sudah dikembalikan ke kas daerah,” ujarnya.»
Angka Rp745,21 juta kini menjadi titik penting yang harus dijelaskan.
Jika benar terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp745,21 juta sebagaimana hasil pemeriksaan BPK, maka pertanyaan publik bukan lagi sekadar soal ada atau tidaknya temuan.
Pertanyaan berikutnya jauh lebih konkret: berapa yang sudah dikembalikan, berapa yang masih tersisa, siapa pihak yang berkewajiban mengembalikan, dan kapan seluruhnya harus diselesaikan?
Rafieq meminta seluruh persoalan tersebut dijelaskan secara terukur.
«“Kalau memang ada rekomendasi pengembalian, yang perlu kita pastikan sekarang sederhana, sudah berapa yang dikembalikan, berapa yang masih tersisa, siapa yang berkewajiban mengembalikan, dan sampai kapan batas penyelesaiannya. Itu yang akan saya minta untuk dijelaskan,” tegasnya.»
JANGAN BIARKAN TEMUAN BPK MENJADI SEKADAR ANGKA
Temuan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi pada pekerjaan konstruksi juga membuka pertanyaan lebih besar mengenai efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah.
Sebab, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan bagaimana pekerjaan direncanakan, diawasi, diperiksa, hingga akhirnya dibayarkan dan dinyatakan selesai.
Karena itu, Rafieq meminta temuan tersebut tidak hanya diselesaikan secara administratif, tetapi juga dijadikan bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan pekerjaan konstruksi.
Mulai dari pemeriksaan volume pekerjaan, kesesuaian spesifikasi teknis, pengendalian kontrak, hingga proses pembayaran harus diperkuat.
«“Yang terpenting sekarang rekomendasi BPK diselesaikan, uang daerah yang harus dikembalikan benar-benar masuk ke kas daerah, dan sistem pengawasannya diperbaiki supaya persoalan serupa tidak berulang,” tandasnya.»
Rafieq juga menegaskan Pemkot Metro tidak akan menghalangi apabila lembaga yang memiliki kewenangan membutuhkan dokumen maupun keterangan terkait temuan tersebut.
«“Kalau ada pihak yang berwenang meminta dokumen atau keterangan, tentu perangkat daerah harus memberikan sesuai ketentuan. Bagi saya, semakin jelas datanya, semakin baik. Kita jangan menambah atau mengurangi apa yang sudah menjadi fakta dalam dokumen pemeriksaan,” katanya.»
Kini bola berada di tangan perangkat daerah terkait.
Temuan BPK bukan sekadar dokumen yang disimpan di meja birokrasi. Ada uang daerah, ada pekerjaan publik, dan ada kewajiban pemerintah untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dipertanggungjawabkan.
Publik pun berhak mengetahui sejauh mana rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan apakah seluruh kewajiban pengembalian benar-benar telah diselesaikan.
