Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Bogor

Skandal Lapas Cibinong: Kalapas dan 4 Pejabat Dinonaktifkan, Ombudsman Temukan “Cluster Mewah” untuk Napi

74
×

Skandal Lapas Cibinong: Kalapas dan 4 Pejabat Dinonaktifkan, Ombudsman Temukan “Cluster Mewah” untuk Napi

Sebarkan artikel ini

Sigap86.id | Bogor – Kementerian imigrasi dan pemasyarakatan menonaktifkan kepala Lapas kelas ll Cibinong Wisnu Hani Putanto dan empat anak buahnya.

Penonaktifan dilakukan setelah Ombudsman RI menemukan adanya Kluster rumah mewah yang diduga digunakan oleh narapidana di lingkungan Lapas Cibinong.

Example 300x600

Inspektur jenderal Kementerian imigrasi dan pemasyarakatan Rudi Setiawan mengatakan, Lima pejabat yang dinonaktifkan merupakan pihak yang diduga bertanggung jawab terkait kondisi yang ditemukan Ombudsman RI.

“Kami menonaktifkan pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman ujar Rudi dalam konferensi Pers di Lapas kelas llA Cibinong Sabtu,(26/9/2026.)

Selain Wisnu, empat anak buahnya yang juga dinonaktifkan yakni kepala kesatuan pengamanan Lembaga pemasyarakatan (KPLP), kepala Seksi Bimbingan Narapidana/anak Didik dan kegiatan kerja kasi (Binadik), kepala seksi keamanan dan ketertiban (kasi kamtib), serta Jepala Urusan Umum.

Rudi mengatakan pejabat yang dinonaktifkan akan menjalani pemeriksaan untuk mengetahui kondisi yang menyebabkan temuan Ombudsman tersebut terjadi.

“Saya sampaikan, pertama adalah kalapas kedua KPLP, Kasi Binadik, kasi kamtib,Kepala Urusan Umum yang membidangi Barang-barang Milik Negara,”kata Rudi.

“Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurus, kami nonaktifkan dan kami lakukan pemeriksaan Bagaimana kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini,”lanjutnya.

Rudi mengatakan, pemeriksaan internal dilakukan setelah menteri imigrasi dan pemasyarakatan memerintahkan pihaknya berkolaborasi dengan Direktorat jenderal pemasyarakatan untuk menindaklanjuti temuan Ombudsman.

Rudi bahkan memimpin langsung pemeriksaan lapangan di areal yang sebelumnya dikunjungi Ombudsman.

Menurut dia, terdapat jumlah perbedaan antara kondisi yang dilihat tim pemeriksa dengan apa yang ditampilkan Ombudsman.

Example 120x600
https://sigap86.id/dpc-kwri-kota-metro/

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *