Sigap86.id | METRO — Penahanan Sekretaris Daerah Lampung Tengah, Welly Adiwantra, dalam perkara dugaan korupsi perekrutan 387 tenaga honorer fiktif di lingkungan Pemerintah Kota Metro membuka babak baru dalam kasus yang sejak lama menjadi perhatian publik.
Welly, yang saat perkara terjadi menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kota Metro, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung. Setelah menjalani pemeriksaan pada 18 September 2026, ia kemudian ditahan untuk kepentingan proses penyidikan.
Nilai kerugian negara dalam pemberitaan mengenai perkara ini berbeda-beda. Metro TV sebelumnya menyebut sekitar Rp7,38 miliar, sementara sejumlah pemberitaan lain mengutip angka sekitar Rp11 miliar. Karena itu, angka kerugian final sepatutnya merujuk pada hasil resmi penyidik dan dokumen perhitungan kerugian negara.
Namun, penahanan satu tersangka justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar: apakah perkara ini berhenti pada Welly, atau penyidik akan membongkar seluruh mata rantai di balik perekrutan 387 tenaga honorer tersebut?
Sebab, perkara dengan jumlah tenaga honorer mencapai ratusan dan menggunakan anggaran daerah tentu membutuhkan pengungkapan yang menyeluruh mengenai bagaimana proses tersebut bisa terjadi, siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang mengetahui, serta siapa saja yang diduga memperoleh manfaat.
Penyidik sebelumnya juga disebut masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain. Bahkan, pemberitaan pada tahap penyelidikan pernah menyebut dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam proses pengangkatan tersebut. Namun, nama-nama yang belum ditetapkan sebagai tersangka tidak dapat diposisikan sebagai pelaku sebelum ada bukti dan keputusan hukum dari penyidik.
Jangan Berhenti pada Satu Nama
Desakan agar polisi mengusut perkara secara menyeluruh menjadi penting. Bukan untuk mencari-cari tersangka, melainkan memastikan seluruh fakta hukum terbuka secara terang.
«“Polisi jangan berhenti di satu pelaku. Kalau memang ada pihak lain yang terlibat, semuanya harus diperiksa. Karena masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses perekrutan 387 tenaga honorer itu bisa terjadi dan siapa saja yang mengambil keuntungan.”»
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena publik tentu tidak hanya membutuhkan jawaban mengenai siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga bagaimana mekanisme perekrutan berlangsung hingga akhirnya menimbulkan persoalan hukum dan kerugian keuangan negara.
Nama mantan pejabat BKPSDM maupun sejumlah oknum legislatif yang beredar di tengah masyarakat juga perlu ditempatkan secara proporsional. Jika memang terdapat bukti keterlibatan, penyidik memiliki kewenangan untuk memanggil, memeriksa, dan menetapkan status hukum sesuai alat bukti yang diperoleh.
Sebaliknya, jika tidak terbukti, hal tersebut juga harus dijelaskan agar tidak terjadi penghakiman terhadap pihak yang belum terbukti bersalah.
Publik Menunggu Ujung Perkara
Kasus ini pada akhirnya bukan sekadar tentang seorang pejabat yang kini mendekam di balik tahanan.
Yang dipertaruhkan adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan uang daerah dan kepercayaan publik terhadap proses birokrasi pemerintahan.
Jika benar terdapat pihak lain yang terlibat, maka pengusutan tidak boleh berhenti hanya karena satu tersangka telah ditahan.
Publik menunggu apakah penyidikan akan membuka seluruh rangkaian perkara—dari proses perekrutan, penerbitan keputusan, pembayaran gaji, hingga pihak-pihak yang diduga menikmati manfaatnya.
Sebab, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menangkap satu orang. Yang jauh lebih penting adalah membongkar mekanisme dan seluruh pihak yang terbukti terlibat berdasarkan alat bukti.
Kini bola berada di tangan penyidik Polda Lampung.
Apakah perkara 387 tenaga honorer ini akan berhenti pada Welly Adiwantra, atau justru menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh mata rantai dugaan penyimpangan di baliknya?(Rio S)
