Sigap86.id | LAMPUNG TIMUR – Pelaksanaan kesepakatan pembatasan hiburan malam di Kabupaten Lampung Timur kini menjadi sorotan. Pasalnya, di tengah aturan yang membatasi kegiatan organ tunggal dan live music hingga pukul 17.00 WIB, sebuah konser hiburan berskala besar justru berlangsung meriah hingga larut malam.
Kegiatan tersebut merupakan APIMSA Funfest Vol. 02 Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Merdeka, Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Sabtu (7/11/2026). Acara yang menghadirkan artis Happy Asmara dan Gilga Sahid itu menyedot perhatian ribuan pengunjung.
Sorotan semakin menguat lantaran kesepakatan pembatasan hiburan malam sebelumnya telah ditandatangani bersama oleh unsur pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pertemuan di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur, Selasa (13/10/2026).
Kesepakatan tersebut tertuang dalam lima dokumen bernomor:
1. 134.4/22/01-UK/2026.
2. B/NK/03/X/2026.
3. Sprin/546/VI/2026.
4. B-19/L.8.16/Gs/10/2026.
5. 170/435/311/DPRD/X/2026.
Dalam kesepakatan itu, kegiatan organ tunggal dan live music dibatasi mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WIB.
Namun, pelaksanaan APIMSA Funfest yang berlangsung hingga malam hari memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan kesepakatan tersebut. Kehadiran Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, dalam kegiatan itu turut menjadi perhatian publik.
Persoalan ini bukan mengenai penolakan terhadap hiburan maupun upaya mendukung kegiatan UMKM. Masyarakat justru mempertanyakan apakah aturan yang telah disepakati bersama diterapkan secara setara kepada seluruh penyelenggara kegiatan hiburan.
Jika hiburan masyarakat dibatasi hingga pukul 17.00 WIB, bagaimana dengan konser berskala besar yang berlangsung hingga larut malam? Apakah terdapat pengecualian khusus? Jika memang ada, apa dasar hukum serta mekanisme perizinannya?
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp, pihak Camat Batanghari belum memberikan keterangan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama unsur Forkopimda dan seluruh pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka. Termasuk memastikan apakah penyelenggaraan APIMSA Funfest telah sesuai dengan ketentuan dan perizinan yang berlaku.
Sebab, kebijakan publik tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen kesepakatan. Pelaksanaannya juga harus memiliki kepastian, transparansi, serta perlakuan yang setara.
Masyarakat tentu tidak mempersoalkan kemeriahan sebuah acara hiburan. Namun, ketika aturan pembatasan telah disepakati bersama, publik berhak mendapatkan penjelasan apabila terdapat kegiatan yang pelaksanaannya berbeda dari ketentuan tersebut.
Jangan sampai muncul anggapan bahwa pembatasan hanya berlaku bagi masyarakat dan penyelenggara hiburan berskala kecil, sementara kegiatan berskala besar memiliki perlakuan berbeda tanpa penjelasan yang transparan.
