Sigap86.id | Bandar Lampung — Elemen masyarakat GIPAK (Gerakan Independen Pemberantasan Korupsi) mendesak Kejati Lampung mengambil alih penangananan hukum dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung Timur yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Lampung Timur.
Hal itu disampaikan saat Gipak menggelar Aksi di Depan Kejati Lampung pada Selasa 28 Juli 2026. Mereka menganggap Kejari Lampung Timur lamban dalam penanganannya dan menduga ada “permainan” atas laporan yang menjadi atensi publik tersebut.
“Kami meminta Kejati untuk mengambil alih penyidikan atas laporan dugaan korupsi di DLH Lampung Timur dengan nilai 26 milyar yang telah dilaporkan pada tahun 2025, kami menduga Kejari Lampung Timur kenyang di ” Mimi’i” oleh oknum tertentu, sehingga sampai 2026 ini belum ada satupun tersangka”, ucap Burhan koordinator Lapangan (Korlap) aksi.
Gipak juga meminta Kejati untuk mengevaluasi dan mengganti Kajari Lampung Timur bila tak bisa menuntaskan masalah hukum di Lampung Timur.
“Kami meminta Kajari Lampung Timur untuk dievaluasi, bila tidak bisa menegakan supremasi hukum dan penanganan laporan yang telah berjalan hampir satu tahun ini”, tambahnya.
Sementara orator lainnya Riyan menegaskan jangan sampai ada “Febrie Adriansyah” di Provinsi Lampung dan Lampung Timur.
“Jangan sampai ada Febrie – Febrie lain yang ada di Lampung dan Lampung Timur, Segera tuntaskan dugaan KKN di DLH”, sindir Riyan.
Setelah berorasi perwakilan Gipak menyertakan berkas Laporan dan peryataan sikap yang diterima oleh utusan Kejati Lampung.
“Kami Terima berkas ini sebagai bahan Laporan”, ucap Perwakilan Kejati.
