Sigap86.id | LAMPUNG TIMUR – Ketua DPD Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (APKAN) Lampung Timur, Husnan Efendi, menyoroti proyek penataan kawasan depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang dianggarkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) senilai Rp9 miliar.kamis 05 Nopember 2026.
Husnan mempertanyakan urgensi proyek tersebut. Menurutnya, sejumlah fasilitas yang sudah tersedia, seperti patung badak dan sarana pendukung lainnya, masih layak digunakan sehingga pembangunan ulang perlu dikaji secara matang.
Ia menilai pemerintah daerah seharusnya lebih mengutamakan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama perbaikan infrastruktur jalan yang hingga kini masih membutuhkan perhatian.
“Jangan sampai anggaran miliaran rupiah digunakan untuk mempercantik kawasan perkantoran, sementara masyarakat masih harus membangun jalan rabat beton secara swadaya,” tegas Husnan saat ditemui di kantornya.
Ia mencontohkan kondisi jalan di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, serta Desa Surabaya Udik Dusun 6, Kecamatan Sukadana, yang membuat jalan Rabat beton Secara swadaya, menurutnya masih membutuhkan perhatian pemerintah Daerah kabupaten Lam-tim, sehingga masyarakat merasa diperhatikan dalam pembangunan desa dan jalan kabupaten yang ada di tempat Mereka ucapnya.
Selain itu, Husnan juga menyoroti pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan lima ruas jalan. Menurutnya, kewajiban pembayaran pinjaman tersebut harus menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Husnan Efendi menegaskan, setiap penggunaan anggaran daerah harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta mengikuti ketentuan pengelolaan barang milik daerah, khususnya apabila terdapat aset lama yang akan dibongkar atau dihapuskan.
“Setiap rupiah uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah harus lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak mengabaikan infrastruktur dasar,” ujarnya.
APKAN berharap pemerintah daerah mengevaluasi kembali skala prioritas pembangunan agar anggaran benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung dan merata bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR maupun Pemerintah Kabupaten Lampung Timur masih perlu memberikan penjelasan resmi mengenai urgensi proyek, rincian anggaran, serta dasar penentuan prioritas pembangunan tersebut.
