Sigap86.id | HUT ke-81 Republik Indonesia kembali hadir dengan gegap gempita. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut negeri, upacara digelar dengan khidmat, dan kata “merdeka” kembali menggema penuh semangat. Namun di balik kemeriahan itu, terselip pertanyaan yang tak pernah benar-benar terjawab: apakah bangsa ini sungguh menghormati para pahlawan, atau sekadar mengingat mereka sebagai simbol tahunan?
Nama seharusnya menjadi pengingat yang menggugah kesadaran tersebut.
Ia bukan sekadar tokoh sejarah yang tertulis dalam buku. Ia adalah bagian dari fondasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai ulama sekaligus pejuang, ia memimpin laskar rakyat melawan agresi Belanda dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Hingga akhirnya, pada 17 Agustus 1947—tepat dua tahun setelah bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya—ia gugur di medan perjuangan.
Sebuah ironi sejarah yang begitu dalam: ketika bangsa merayakan kemerdekaan, seorang ulama justru mengorbankan nyawanya demi mempertahankan arti kemerdekaan itu sendiri.
Namun lebih dari delapan dekade berlalu, muncul pertanyaan yang tak kalah penting: apakah pengorbanan sebesar itu telah dibalas dengan penghormatan yang layak?
Realitasnya, penghargaan terhadap pahlawan sering berhenti pada tataran simbolik. Gelar Pahlawan Nasional memang telah disematkan, tetapi di tingkat daerah—khususnya di tanah asalnya—kehadiran sosok ini belum sepenuhnya terasa dalam kehidupan publik. Namanya belum menjadi arus utama dalam ruang-ruang strategis. Kisah perjuangannya belum tertanam kuat dalam pendidikan lokal. Bahkan kesadaran masyarakat terhadap perannya masih belum sebanding dengan jasa yang telah ia berikan.
Ini bukan sekadar kekurangan. Ini adalah kegagalan dalam keberpihakan sejarah.
Pemerintah daerah tidak bisa terus berlindung di balik seremoni tahunan. Upacara dan pidato tidak cukup untuk menjaga ingatan kolektif. Tanpa kebijakan nyata, sejarah akan perlahan memudar, dan generasi muda akan tumbuh tanpa akar identitas yang kuat. Ketika itu terjadi, nasionalisme akan kehilangan maknanya—berubah menjadi slogan kosong tanpa jiwa.
Sudah saatnya keberanian diambil. Sejarah harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan. Penamaan jalan utama, pembangunan pusat memorial, penguatan kurikulum berbasis sejarah lokal, hingga pengangkatan narasi perjuangan ke ruang publik—semua itu bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban moral.
Nama KH Ahmad Hanafiah, Memang, Sudah di Sematkan di Rumah Sakit Sukadana (RSUD), beliau telah menunjukkan arti pengabdian yang sesungguhnya. Ia tidak menunggu keadaan ideal, tidak menimbang risiko, dan tidak mencari pengakuan. Ia berjuang hingga titik akhir, bahkan pada hari yang menjadi simbol kemerdekaan itu sendiri.
Kini, tanggung jawab ada di tangan generasi penerus—terutama para pemegang kebijakan. Apakah kemerdekaan yang telah diwariskan akan dirawat dengan kesungguhan, atau justru dibiarkan memudar dalam rutinitas seremoni?
HUT RI ke-81 seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar perayaan. Sebab sejarah tidak hanya mencatat siapa yang gugur sebagai pahlawan, tetapi juga siapa yang gagal menghormati pengorbanannya.
